Tanggal Posting : 2019-05-14

PELANTIKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Setelah membentuk Majelis Kode Etik Disiplin (MKED) Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin, 13 Mei 2019, Bupati Mamasa, Dr. H. Ramlan Badawi, MH., kembali melantik Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Mamasa.

Pelantikan berlangsung dilapangan Kantor Bupati Mamasa dalam rangkaian apel bersama ASN Lingkup Pemkab Mamasa.

Sebelum dilantik, didampingi rohaniawan, MP TP-TGR Kabupaten Mamasa yang terdiri dari: Sekretaris Daerah, Ardiansyah, S.STP., sebagai Ketua, Asisten Pemerintahan, Lonni, SE., sebagai Wakil Ketua I, Inspektur Daerah, Yohanis, MH.,sebagai Ketua II, Kepala BKPP, Rahmat Taulabi, sebagai Anggota, Kasatpol PP, Kain Lotong Sembe, MM., sebagai Anggota dan Kabag Hukum dan HAM Setda Mamasa, Abd. Samad, SH., sebagai anggota dan Kepala BPKAD sebagai Sekretaris, diambil sumpahnya oleh Bupati Mamasa.

Bupati Mamasa, Dr. H. Ramlan Badawi, MH., mengatakan bahwa majelis ini dibentuk dimaksudkan untuk menyelamatkan uang negara supaya bisa terarah, harus ada pencegahan dan antisipasi.

"Agar jajaran ASN non bendahara atau pihak ketiga yang ada sangkut pautnya dengan APBD-APBN yang dikelola daerah akan diperiksa oleh BPK, BPKP, APIP. Jika ada kerugian Negara pada oknum ASN non bendahara atau pihak ketiga maka akan dibahas melalui majelis pertimbangan" jelas Bupati Ramlan.

Sementara Sekda Mamasa yang merupakan Ketua MP TP-TGR Kabupaten Mamasa, Ardiansyah mengatakan bahwa secara tehnis, tugas MP TP-TGR akan memanggil ASN non bendahara atau kontraktor sebagai pihak ketiga yang memiliki temuan hasil audit BPK RI dari tahun sebelumnya sampai tahun 2018 untuk menjalani sidang terkait dengan bagaimana tanggungjawab mereka uang negara hasil audit BPK.

Lanjutnya, sidang juga berlaku bagi pensiunan ASN yang memiliki riwayat ada temuan BPK dan direncanakan sidang perdana akan dimulai pada minggu depan untuk temuan-temuan tahun 2012. Ardiansyah menyebut salah satu contoh kasus adalah temuan adanya SPPD fiktif.

Berikut tugas MP TP-TGR sesuai naskah SK Bupati Mamasa:
1. Menginventarisir kasus kerugian daerah berdasarkan laporan
2. Menginventarisir harta kekayaan milik pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah.
3. Penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM
4. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara
5. Membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara
6. Memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan PNS bukan bendahara atau pejabat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
7. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati
8. Bertanggung jawab kepada Bupati Mamasa dalam melaksanakan tugasnya.
Selamat Datang
Sambutan Kepala Badan

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya jualah akhirnya website resmi BKDD MAMASA dapat dilaunching dengan tampilan dan fitur pemerintahan dengan domain www.bkdd.mamasakab.go.id., Kita ketahui bersama bahwa di jaman ini, internet telah memberikan perubahan secara revolusioner terhadap cara hidup dan aktivitas manusia sehari-hari. Melalui internet, .... ...

Video
lagu mamasa
Pengumuman/Info Penting
05-03-2019 - Bintek Aplikasi di Makassar

Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

05-03-2019 - Rapat Kegiatan Hari ULTAH Mamasa

Di harapkan ANS datang ke Kantor Bupati Ruang Aula

Kegiatan Pegawai BKPP

Klik Untuk Lihat Foto-foto

Kontak Kantor :
Alamat : Kompleks Perumahan Pemda Dengen, Kabupaten Mamasa Sulbar
Email : info@bkpp.mamasakab.go.id
Telepon : 0428-2841016 / 2841017
Dapatkan Kami di :
  Facebook
  Youtube